PARBOABOA, Jakarta - Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menunjukkan langkah cepat dan terkoordinasi dalam memperkuat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyaluran tambahan anggaran, percepatan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil), hingga pemulihan roda pemerintahan daerah yang terdampak.
Sinergi lintas kementerian dan dukungan antardaerah menjadi fondasi utama agar masyarakat segera bangkit dan pelayanan publik kembali normal.
Dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah telah menyalurkan anggaran belanja tidak terduga sebagai tambahan dukungan langsung dari Presiden.
“Tentang anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten, kota, dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak Rp268 miliar. Kami sudah menerima semua oleh tiga provinsi, masing-masing Rp20 miliar, kemudian Rp4 miliar untuk 52 kabupaten dan kota, dan sudah digunakan sesuai arahan yang sudah kami sampaikan,” ujar Tito.
Tito menekankan bahwa kecepatan respons pemerintah pusat patut diapresiasi karena menjadi penentu efektivitas penanganan darurat dan pemulihan awal.
“Sudah, kita ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, Bapak Mensesneg, Bapak Menko, dan Menteri Keuangan yang bergerak sangat cepat,” katanya.
Menurutnya, langkah cepat ini memastikan daerah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk bertindak tanpa menunggu terlalu lama.
Tak hanya dari pusat, gelombang solidaritas juga datang dari berbagai daerah di luar wilayah terdampak. Tito merinci kontribusi tersebut sebagai wujud kebersamaan nasional.
“Dari daerah-daerah juga langsung mengirimkan sejumlah dukungan anggaran, ada juga berupa barang. Terima kasih banyak kepada Kalimantan Timur Rp7,5 miliar, kemudian dari Jawa Barat Rp7 miliar, Sulawesi Utara Rp1,5 miliar, Kalimantan
Utara Rp1 miliar, Sulawesi Selatan Rp4 miliar, Jawa Tengah Rp1,3 miliar, Jawa Timur Rp5 miliar,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan serupa juga mengalir dari Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Maluku Utara, Bengkulu, Gorontalo, serta asosiasi pemerintah kabupaten.
“Ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Lahat turun langsung ke sana lebih kurang Rp5 miliar, jadi lebih kurang Rp48 miliar,” kata Tito.
Bantuan lintas daerah ini dinilai memperkuat kapasitas daerah terdampak dalam memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
Pada aspek pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengambil langkah konkret dengan mengerahkan sembilan tim ke tiga provinsi terdampak sejak 10 Desember 2025.
Fokus utama adalah mempercepat pengurusan dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat bencana, seperti KTP dan akta kelahiran.
Seluruh layanan tersebut diberikan tanpa dipungut biaya agar masyarakat dapat segera mengakses bantuan dan pelayanan dasar lainnya.
Seiring pemulihan administrasi, pemerintah juga menyiapkan solusi jangka menengah berupa pembangunan hunian bagi warga terdampak.
Tito mengungkapkan rencana groundbreaking yang akan dilakukan oleh tiga menteri sebagai bagian dari inisiatif lintas kementerian, dengan dukungan sejumlah yayasan.
Total rencana pembangunan mencapai 2.600 unit rumah yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sebagai upaya menghadirkan tempat tinggal yang layak dan aman.
Di sektor logistik, pemerintah mempercepat proses pengeluaran bantuan dari kawasan ekonomi khusus untuk mendukung penanganan bencana.
Pada tahap pertama, sebanyak 106.000 unit bantuan telah disalurkan, kemudian disusul 100.000 unit pada tahap kedua.
Bantuan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat secara berkelanjutan.
Adapun terkait infrastruktur pemerintahan, Tito menjelaskan bahwa terdapat ratusan kantor pemerintahan desa mengalami kerusakan ringan, serta puluhan lainnya rusak berat di tiga provinsi terdampak.
Penanganan kerusakan ringan akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah, sementara kerusakan berat akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar proses rehabilitasi berjalan tepat sasaran.
Menutup pernyataannya, Tito menyampaikan apresiasi atas kekompakan dan kerja cepat seluruh pihak yang terlibat.
“Kami ucapkan terima kasih banyak atas kekompakan semua pemda beserta unsur Forkopimda serta semua pihak yang telah bergerak sehingga bekerja dengan sangat cepat dan kita lihat sudah banyak hasilnya,” tuturnya.
Sinergi ini menjadi kunci agar pemulihan pasca bencana tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
