PARBOABOA, Jakarta - Upaya penanganan bencana banjir di Pulau Sumatera masih terus berlangsung.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar menjamin keselamatan masyarakat sekaligus mempersiapkan daerah terdampak untuk bangkit kembali.
Dalam konteks inilah, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa 11 kabupaten di Provinsi Aceh memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat banjir.
Keputusan tersebut, menurut Pratikno, bukanlah tanpa pertimbangan. Perpanjangan status tanggap darurat dilakukan sebagai langkah kehati-hatian agar daerah-daerah terdampak benar-benar siap sebelum memasuki fase berikutnya, yakni transisi menuju pemulihan.
Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat ingin memastikan bahwa seluruh kebutuhan mendesak masyarakat telah tertangani dengan baik, mulai dari keselamatan warga hingga pemenuhan kebutuhan dasar.
“Di Provinsi Aceh, masih ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang status tanggap darurat, tapi saat ini masih dibahas,” kata Pratikno dalam siaran langsung konferensi pers di kanal YouTube BNPB, Kamis (25/12/2025).
Pernyataan ini menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara matang dan melibatkan berbagai pihak terkait.
Di sisi lain, perkembangan positif juga mulai terlihat. Dari total 52 kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi terdampak banjir, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebanyak 12 kabupaten/kota telah berhasil memasuki fase transisi menuju pemulihan.
Hal ini menjadi sinyal bahwa upaya bersama antara pemerintah, relawan, dan masyarakat mulai membuahkan hasil.
“Alhamdulillah berkat gotong royong kita semua, dari 12 kabupaten/kota di 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, statusnya sudah masuk ke transisi ke fase pemulihan,” ujar Pratikno.
Ia menekankan bahwa semangat kebersamaan dan kerja kolektif menjadi kunci dalam menghadapi bencana berskala besar seperti banjir Sumatera.
Secara konseptual, fase tanggap darurat bencana merupakan tahapan pasca-bencana yang berfokus pada penyelamatan korban, proses evakuasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat pengungsian.
Sementara itu, fase pemulihan bencana adalah tahapan lanjutan yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan tujuan mengembalikan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat agar kembali mendekati kondisi normal.
Dalam situasi yang belum sepenuhnya pulih ini, Pratikno menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah tetap berjalan tanpa henti.
Ia menyampaikan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat, mempercepat pemulihan, dan menjamin kebutuhan dasar korban terpenuhi secepat mungkin.
“Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan dan tetap dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” ucap Pratikno.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah bahwa penanganan bencana tidak mengenal waktu libur, meskipun bencana banjir Sumatera telah berlangsung selama satu bulan.
Di tengah berbagai upaya tersebut, data terbaru dari BNPB menunjukkan bahwa dampak banjir Sumatera masih sangat serius.
Hingga 25 Desember 2025, jumlah korban tewas tercatat mencapai 1.135 orang. Wilayah dengan angka korban tertinggi adalah Aceh Utara dengan 205 orang, disusul Tapanuli Tengah sebanyak 191 orang, dan Tapanuli Selatan sebanyak 133 orang.
Selain itu, masih terdapat 173 orang yang dilaporkan hilang akibat bencana banjir ini.
Angka-angka tersebut menjadi pengingat bahwa proses tanggap darurat dan pemulihan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan menyangkut nyawa, harapan, dan masa depan ribuan masyarakat terdampak.
Oleh karena itu, perpanjangan status tanggap darurat di 11 kabupaten Aceh dipandang sebagai langkah strategis agar pemulihan dapat dilakukan secara lebih aman, terukur, dan berkelanjutan.
