PARBOABOA, Jakarta – Duka akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Pulau Sumatera kembali bertambah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat adanya penambahan korban meninggal dunia, sehingga total korban jiwa kini mencapai 1.129 orang.
Angka ini menegaskan bahwa dampak bencana masih terus dirasakan, bahkan ketika sebagian wilayah mulai memasuki tahap pemulihan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa dalam rekapitulasi terbaru terdapat tambahan 17 korban meninggal dunia.
Pernyataan ini disampaikan Abdul saat jumpa pers secara daring pada Rabu (24/12/2025).
“Per hari ini, rekapitulasi tiga provinsi mengalami penambahan 17 jiwa, sehingga untuk korban meninggal dunia itu total menjadi 1.129 jiwa,” ungkapnya.
Abdul menjelaskan bahwa mayoritas penambahan korban meninggal berasal dari Provinsi Aceh, yakni sebanyak 14 jiwa.
Sementara itu, masing-masing satu korban tercatat di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Sumatera Barat.
Data ini menunjukkan bahwa dampak bencana masih tersebar di berbagai wilayah, dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda.
Di sisi lain, kabar sedikit lebih baik datang dari data korban hilang. Abdul menyebutkan bahwa jumlah korban hilang mengalami penurunan sebanyak dua orang, sehingga kini tercatat menjadi 174 jiwa.
Namun demikian, jumlah pengungsi masih sangat besar. Hingga saat ini, BNPB mencatat sebanyak 496.293 jiwa terpaksa mengungsi akibat rumah dan lingkungan tempat tinggal mereka terdampak bencana.
Seiring dengan perkembangan kondisi di lapangan, status penanganan bencana di sejumlah daerah juga mengalami perubahan.
Abdul menyampaikan bahwa per hari ini, sebanyak 12 kabupaten/kota telah bergeser dari status Tanggap Darurat ke status Transisi Darurat.
Rinciannya, empat kabupaten/kota berada di Provinsi Aceh, empat di Sumatera Utara, dan empat lainnya di Sumatera Barat.
“Untuk status dari kabupaten/kota yang terdampak, saat ini per hari ini, 12 kabupaten/kota sudah bergeser dari status Tanggap Darurat ke status Transisi Darurat,” kata Abdul.
Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa beberapa daerah masih memperpanjang status Tanggap Darurat hingga 28 dan 30 Desember.
Dalam masa peralihan ini, pemerintah berharap pekerjaan penanganan di lapangan tidak hanya fokus pada respons darurat, tetapi juga berjalan paralel dengan perencanaan jangka menengah dan panjang.
“Kita harapkan tentu saja, meskipun ada beberapa kabupaten/kota yang memperpanjang status Tanggap Darurat hingga 28 dan hingga 30 Desember, tetapi implementasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di lapangan saat ini sudah mulai ditambah secara paralel dengan penyiapan langkah-langkah untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap),” tuturnya.
Pernyataan ini menandai komitmen pemerintah untuk tidak hanya menangani dampak langsung bencana, tetapi juga memastikan para penyintas memiliki tempat tinggal yang layak dan aman di masa mendatang.
Di tengah angka korban yang terus bertambah, harapan kini tertuju pada percepatan pemulihan dan upaya bersama agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit dari tragedi ini.
