PARBOABOA, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memaparkan rencana besar lembaganya di hadapan Komisi IX DPR RI.
Dengan target menjangkau puluhan juta rakyat Indonesia lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG), BGN menyiapkan proposal anggaran fantastis: Rp 217 triliun untuk 2026.
Dadan Hindayana hadir memenuhi undangan Komisi IX untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). Rapat yang berlangsung selama tiga jam, mulai pukul 14.00 hingga 17.00 WIB, pada, Kamis (10/7/2025).
Dadan menjelaskan, fokus pertemuan bukan lagi membahas anggaran tahun berjalan, tetapi mematangkan rencana kebutuhan BGN untuk 2026.
“Kalau anggaran 2025 kan sudah jelas, semua orang sudah tahu. Nah, sekarang kami harus membahas detail usulan untuk tahun 2026,” ungkap Dadan usai pertemuan.
Dalam paparannya, Dadan membeberkan angka yang tak main-main: BGN telah menerima surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/BAPPENAS yang menetapkan pagu indikatif BGN tahun depan di angka Rp 217 triliun.
Namun, dana sebesar itu ternyata belum menutup semua kebutuhan. Jika target penerima manfaat masih sama seperti tahun ini, yakni 82,9 juta orang, maka anggaran Rp 217 triliun diperkirakan akan habis terserap sepenuhnya paling lambat Agustus 2026.
“Kalau target penerima tetap sama, maka dari September sampai Desember, kami pasti butuh tambahan dana, sama seperti pola tahun ini,” tegas Dadan.
Ia juga menambahkan, untuk tahun depan, BGN berencana tetap mempertahankan target penerima sebesar 82,9 juta jiwa dengan tambahan sekitar 30.000 SPPG (Satuan Pelayanan Pangan Gizi).
Dadan juga menyinggung bagaimana skema penyerapan anggaran tahun ini menjadi cermin untuk proyeksi 2026.
Di 2025, BGN awalnya hanya mendapat plafon anggaran Rp 71 triliun. Namun, melihat skala program Makan Bergizi Gratis (MBG), DPR RI menyetujui tambahan Rp 50 triliun. Alhasil, total anggaran BGN tahun ini membengkak menjadi Rp 121 triliun.
Meski demikian, penyerapan anggaran di awal 2025 berjalan lambat.
Dalam RDP sebelumnya pada Selasa (6/5/2025), Dadan memaparkan realisasi anggaran BGN baru mencapai Rp 2,386 triliun atau sekitar 3,36 persen dari total pagu.
Untuk mengejar target, BGN menyiapkan jadwal serapan anggaran bertahap. Juni ditargetkan Rp 4,7 triliun, Juli Rp 16 triliun, dan Agustus Rp 28 triliun. Puncaknya, serapan anggaran akan melonjak drastis: September Rp 51 triliun, Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, hingga akhirnya ditutup Desember dengan total realisasi Rp 116 triliun.
“Anggaran Rp 71 triliun itu memang sudah disetujui DPR, tapi kami perlu tambahan agar program MBG ini bisa menyentuh 82,9 juta orang sesuai arahan Presiden,” ujar Dadan.
Ia menegaskan, total kebutuhan untuk program MBG sepanjang 2025 mencapai Rp 116,6 triliun. Artinya, tambahan Rp 50 triliun menjadi syarat mutlak agar pelayanan makan bergizi dapat berjalan optimal hingga akhir tahun.
Lewat skema serupa, BGN optimistis bisa menjalankan program MBG secara masif di 2026. Namun, dengan asumsi target penerima tak berubah, tambahan anggaran di luar pagu indikatif Rp 217 triliun hampir pasti dibutuhkan.
Dadan menegaskan, BGN akan kembali meminta dukungan Komisi IX DPR agar program strategis ini tetap berjalan tanpa hambatan pendanaan.
“Kalau basis penerima sama, kami harus pastikan anggaran cukup sampai Desember. Skema tambahan anggaran ini akan kami diskusikan lagi dengan DPR,” tutup Dadan.
