PARBOABOA, Jakarta - Upaya pemerintah memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap yang semakin intensif.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, menggambarkan betapa besarnya kebutuhan bahan baku MBG dan bagaimana Presiden Prabowo mengarahkan berbagai langkah strategis agar program ini tidak mengganggu stabilitas pangan nasional.
Salah satu tantangan paling mendesak ialah ketersediaan susu. Nanik menjelaskan bahwa BGN mulai mengalami kesulitan mendapatkan pasokan yang memadai.
Presiden pun memerintahkan pembangunan peternakan sapi perah berskala besar sebagai solusi jangka panjang. Targetnya ambisius, yakni tiga juta liter susu per hari untuk kebutuhan MBG dan konsumsi masyarakat.
“Misalnya, untuk susu ini, kami kan sudah mulai kesulitan cari susu, ya. Ini segera akan dibuat peternakan sapi,” ujar Nanik di Istana Negara, Kamis (20/11/2025). Ia menegaskan bahwa peternakan tersebut “akan diproduksi kira-kira tiga juta liter per hari.”
Selain susu sapi, pemerintah juga mempertimbangkan produksi susu kedelai. Kebutuhan tahu dan tempe yang sangat tinggi, yakni hingga 200-300 kilogram per dapur MBG setiap hari, menjadi dasar perlunya kemandirian kedelai.
Kementerian ATR pun disiapkan untuk membantu pengadaan lahan bagi peternakan sapi dan pabrik susu kedelai tersebut.
Upaya menata ekosistem MBG tidak hanya menyentuh sisi produksi pangan, tetapi juga tata kelola distribusinya.
Nanik menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin pabrik besar mendominasi penyediaan bahan baku MBG. Ketentuan baru akan diatur dalam Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan MBG.
“Kita larang loh pabrikan nanti untuk menjadi, apa namanya, suplier. Jadi semua, misalnya biskuit lah atau apa itu, semua sekarang harus dibuat oleh UMKM, dibuat oleh PKK setempat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ketentuan ini bertujuan memastikan tidak ada lagi bahan pabrikan yang digunakan dalam MBG.
Presiden Prabowo, menurut Nanik, memang mendorong percepatan produksi dalam negeri untuk komoditas-komoditas penting seperti susu, kedelai, dan sayur.
Menteri ATR/BPN bahkan telah diminta membuka lahan baru untuk pertanian, sementara budidaya kedelai akan diperluas secara masif.
BGN juga sedang menyusun aturan khusus soal kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG. Langkah ini diambil setelah muncul laporan adanya kepemilikan dapur-dapur MBG yang terpusat pada segelintir pihak.
Penyesuaian Menu
Dalam pertemuan dengan BGN dan kementerian terkait, Presiden turut menyoroti kebutuhan pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Ia meminta agar menu MBG disesuaikan agar tidak mengganggu ketersediaan telur di pasaran.
“Tadi Pak Presiden pesan, ‘Wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih, nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi, tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh’,” kata Nanik.
Prabowo meminta agar kebutuhan telur masyarakat, terutama untuk membuat kue dan persiapan akhir tahun, tetap aman. Karena itu, sebagian menu berbasis telur akan diganti dengan pilihan protein lain.
Diskusi juga menyentuh penyiapan bahan baku dalam skala besar agar program MBG tidak menimbulkan inflasi harga pangan.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) hadir untuk memastikan ruang produksi, terutama lahan, siap mendukung pelaksanaan program.
Arahan Presiden tidak berhenti pada rencana. Nanik menegaskan bahwa semua instruksi langsung dieksekusi. Peternakan sapi besar akan dibangun melalui integrasi pemerintah dan BUMN pangan, salah satunya PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
Sekitar 200 ribu hektare lahan di Jawa akan disiapkan untuk peternakan, dan 300 ribu hektare di luar Jawa untuk pengembangan kedelai dan komoditas lain.
Kebutuhan kedelai menjadi prioritas utama karena skala konsumsi tahu dan tempe yang luar biasa besar dalam dapur MBG. Produksi kedelai dalam negeri harus ditingkatkan agar tidak lagi bergantung pada impor.
Nanik juga mengungkapkan adanya indikasi awal kenaikan harga pangan di sejumlah daerah. Kapasitas SPPG yang mulai penuh, serta kelangkaan buah di pasar induk, menjadi sinyal meningkatnya permintaan dan tekanan harga.
Untuk merespons situasi tersebut, BGN menggandeng TNI AD melalui komando distrik militer untuk menanam sayur dan beternak ayam. Kementerian Koperasi juga menyiapkan pendanaan sekitar Rp300 miliar untuk koperasi pertanian.
Selain itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan lahan kosong di wilayah RT-RW sebagai ruang produksi pangan.
Penguatan Koperasi
Salah satu persoalan yang muncul dalam implementasi MBG adalah sulitnya petani masuk ke sistem dapur umum jika bergerak sendiri-sendiri. Karena itu, BGN mendorong pembentukan koperasi atau setidaknya unit usaha bersama agar petani memiliki wadah resmi.
“Misalnya 10 orang petani dijadikan satu, nanti biar bisa masuk ke SPPG,” ujar Nanik.
Pendekatan ini dianggap penting agar pasokan pangan dari akar rumahan mampu masuk ke jalur distribusi MBG tanpa terhambat regulasi dan birokrasi.
Dengan seluruh langkah besar ini, pemerintah berharap program MBG tidak hanya berjalan, tetapi menjadi penggerak kemandirian pangan nasional.
Mulai dari peternakan sapi berskala jutaan liter per hari, produksi kedelai nasional, pemberdayaan UMKM dan PKK, hingga penataan SPPG, semua diarahkan agar MBG tidak memicu gejolak harga dan tetap memberi gizi terbaik bagi anak-anak Indonesia.
