PARBOABOA, Jakarta – Tak lagi sekadar jadi “pelampung” yang membuat penerima merasa nyaman, bantuan sosial (bansos) akan diarahkan hanya untuk kelompok yang benar-benar membutuhkan: lansia, difabel, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, memaparkan rencana besar ini sebagai langkah revolusioner memberdayakan masyarakat miskin lewat sembilan sektor industri produktif.
Sudjatmiko, menegaskan bahwa skema bantuan sosial (bansos) akan dirombak besar-besaran. Ke depan, bansos tidak lagi bersifat umum, melainkan hanya menyasar kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).
Budiman membantah kabar bahwa BP Taskin akan menghapus bansos sepenuhnya. Ia menekankan, bansos tetap ada, hanya saja dialokasikan dengan lebih tepat sasaran.
“BP Taskin tidak meniadakan itu (bansos), tapi alokasinya nanti bukan lagi dalam bentuk bansos massal. Kami dalam rencana induk mengatakan, bansos hanya untuk lansia, difabel, ODGJ,” tegas Budiman di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (11/7/2025).
Lebih lanjut, Budiman menjelaskan bahwa kriteria masyarakat miskin penerima bansos akan diseleksi lebih ketat.
Jika seseorang masih dianggap sehat dan mampu bekerja, maka bansos bukan lagi jalannya.
Dana yang semula digunakan untuk bansos massal akan dialihkan ke program-program pemberdayaan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja.
“Kalau orang miskin masih kuat, wajib hukumnya mereka diintegrasikan ke dalam sembilan amal usaha ekonomi modern,” ujarnya.
Inisiatif ini lahir dari keyakinan bahwa bansos hanya ibarat pelampung sementara agar masyarakat miskin tak tenggelam.
Namun, untuk benar-benar beranjak dari kemiskinan, mereka harus ‘naik perahu’ berupa program industrialisasi yang produktif dan berkelanjutan.
Budiman memaparkan, BP Taskin menyiapkan sembilan sektor prioritas yang disebutnya sebagai ‘perahu penyelamat’ masyarakat miskin.
Sektor tersebut meliputi industri pangan, industri pengolahan, industri kesehatan, industri pendidikan, industri hunian, industri kreatif, industri digital, industri transportasi, hingga energi terbarukan.
Lewat sembilan sektor ini, pemerintah menargetkan pembukaan lapangan kerja yang masif.
“Agar pengentasan kemiskinan tidak sekadar memberikan pelampung. Karena banyak juga yang sudah dikasih pelampung, akhirnya terlalu nyaman. Sudah saatnya ngentas ke perahu,” jelas Budiman.
Rencana Pengentasan Kemiskinan
Langkah besar ini dituangkan dalam Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025-2029.
Budiman memastikan draft rencana induk sudah rampung dan akan segera diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto setelah beliau pulang dari dinas luar negeri.
Draft ini disusun berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo agar program pengentasan kemiskinan di masa pemerintahannya memiliki arah yang jelas dan terukur.
BP Taskin tak bekerja sendiri, tetapi berkolaborasi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian PPN/Bappenas.
“Modelnya adalah kolaborasi ekosistem dan aglomerasi antar kementerian dan lembaga. Ekosistem ini membangun terobosan lintas sektor, mulai dari pangan, energi baru terbarukan, digital, industri kreatif, pendidikan, kesehatan, hingga pengolahan,” terang Budiman.
Mengutip laporan Antara, yang menyebut BP Taskin telah merampungkan finalisasi rencana induk pengentasan kemiskinan, termasuk di bidang pendidikan dan perumahan.
Finalisasi ini diwadahi dalam sebuah buku besar strategi yang akan dijadikan pedoman bersama antar kementerian dan lembaga.
Budiman berharap langkah ini akan membuka pintu kolaborasi dengan lebih banyak kelompok masyarakat di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan bukan lagi slogan belaka, tetapi gerakan nyata menuju kesejahteraan merata.
