PARBOABOA, Jakarta – Minggu (17/8) pagi menjadi momen penuh kepanikan bagi masyarakat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, ketika gempa bumi bermagnitudo 6,0 mengguncang wilayah tersebut pada pukul 05.38 WIB.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat pusat gempa berada di darat, tepatnya pada koordinat 1,30 Lintang Selatan dan 120,62 Bujur Timur dengan kedalaman hanya 10 kilometer.
Episenter gempa berjarak 18 kilometer barat laut Poso, 82 kilometer timur laut Sigi, 89 kilometer barat laut Morowali Utara, 93 kilometer tenggara Kota Palu, dan sekitar 1.625 kilometer dari Jakarta.
Meski memiliki kekuatan signifikan, BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
Guncangan kuat yang berlangsung sekitar 15 detik dirasakan secara luas di Kecamatan Poso Pesisir, khususnya di Desa Masani, Tokorondo, Towu, Pinedapa, Tangkura, dan Lape.
Suasana mencekam terlihat ketika mayoritas warga memilih berhamburan keluar rumah demi mencari tempat aman.
Rasa panik itu wajar, mengingat gempa darat dengan kedalaman dangkal biasanya menimbulkan getaran keras yang terasa langsung ke permukaan.
Tidak lama setelah guncangan reda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Poso segera bergerak cepat melakukan pendataan awal.
Hasil monitoring sementara mencatat 29 warga mengalami luka-luka. Dari jumlah tersebut, 13 orang dirawat di RSUD Poso dengan 2 di antaranya dalam kondisi kritis, sementara 6 lainnya mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Tokorondo.
Selain korban manusia, gempa juga merusak fasilitas ibadah. Gereja Jemaat Elim di Desa Masani dilaporkan mengalami kerusakan, sementara proses pendataan pengungsi masih berlangsung.
Getaran gempa juga dirasakan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, meski dengan intensitas sedang.
Warga setempat sempat keluar rumah untuk menghindari risiko bahaya, namun laporan awal menunjukkan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan bangunan di wilayah tersebut.
BPBD Kabupaten Sigi tetap siaga dengan melakukan pemantauan dan koordinasi bersama aparat setempat untuk mengantisipasi perkembangan situasi.
Dalam beberapa jam pascagempa, fokus utama penanganan darurat adalah memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.
BPBD Poso menyebut tenda pengungsian dan obat-obatan sebagai kebutuhan paling mendesak.
Langkah-langkah assessment lapangan masih terus dilakukan untuk memperkirakan jumlah pengungsi sekaligus memastikan jalur distribusi bantuan berjalan lancar.
Instruksi Kepala BNPB
Menanggapi situasi tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M. menginstruksikan jajarannya untuk segera mengambil langkah cepat.
Melalui Kedeputian Penanganan Darurat, BNPB menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas instansi, khususnya dengan pemerintah daerah.
Tim BNPB juga diperintahkan segera menuju lokasi untuk memberikan pendampingan langsung, melakukan monitoring, serta memastikan prioritas penanganan darurat terpenuhi.
“Analisa betul kondisi di sana. Kita segera masuk ke lokasi,” tegas Kepala BNPB dalam arahannya.
BNPB mengimbau masyarakat tetap tenang sekaligus waspada terhadap potensi gempa susulan.
Sejumlah langkah kesiapsiagaan juga disarankan, antara lain menjauhi bangunan retak atau berpotensi roboh, memastikan jalur evakuasi di rumah, sekolah, maupun tempat kerja dalam kondisi aman, serta menyiapkan tas siaga bencana berisi kebutuhan pokok, obat-obatan, dokumen penting, hingga senter.
Warga juga dianjurkan mematikan aliran listrik, gas, dan air jika diperlukan guna mencegah risiko kebakaran atau kebocoran.
Sebagai tambahan, BNPB mendorong warga memanfaatkan cara sederhana untuk memperkuat peringatan dini.
Misalnya dengan menyusun perkakas rumah tangga seperti panci atau kaleng bekas menjadi alarm darurat.
Jika terjadi gempa, perkakas tersebut akan jatuh dan menimbulkan suara sebagai tanda bahaya, sehingga bisa memberikan peringatan dini bagi penghuni rumah.
BNPB menekankan agar masyarakat hanya mengikuti informasi resmi dari BNPB, BMKG, dan BPBD melalui kanal terpercaya.
Langkah ini penting untuk menghindari penyebaran hoaks yang dapat memperburuk kepanikan warga. Informasi yang belum terverifikasi diharapkan tidak dijadikan rujukan, apalagi dalam kondisi darurat bencana seperti saat ini.
