PARBOABOA, Jakarta - Satu tahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan.
Namun di tengah berbagai dinamika politik dan ekonomi nasional, lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis “rapor” kinerja para menteri Kabinet Merah Putih yang menunjukkan ketimpangan mencolok antara menteri berprestasi dan mereka yang dinilai gagal menjalankan tugas.
Dalam paparan hasil survei yang disampaikan melalui Zoom Meeting pada Minggu (19/10/2025), Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh, mengungkap daftar menteri yang dinilai memiliki kinerja terburuk selama setahun pemerintahan berjalan.
“Nilai minus 151 atau menteri dengan kinerja buruk dan harus di-reshuffle berdasarkan penilaian panel ahli mencakup sejumlah nama,” ujar Saleh.
Beberapa nama yang masuk kategori “merah” tersebut antara lain Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Dadan Indayana (Kepala BGN), Natalius Pigai (Menteri HAM), Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), Fadli Zon (Menteri Kebudayaan), Widiyanti Putri (Menteri Pariwisata), Zulkifli Hasan (Menko Pangan), Budiman Sudjatmiko (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal), hingga Supratman Andi Aktas (Menteri Hukum).
Daftar tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bagi Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, bahkan kemungkinan reshuffle kabinet, demi menjaga kepercayaan publik dan efektivitas pemerintahan.
Tak hanya mengumumkan daftar menteri dengan kinerja buruk, CELIOS juga menyoroti para menteri yang dianggap memiliki performa gemilang.
Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan) berhasil meraih posisi tertinggi dengan nilai 50 poin.
Disusul Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan 48 poin, Abdul Mu’ti (Mendikdasmen) 44 poin, Mensesneg Prasetyo Hadi 35 poin, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga masuk dalam jajaran terbaik.
Menurut Muhammad Saleh, penilaian ini tidak hanya berasal dari kalangan ahli, melainkan juga dari masyarakat umum.
“Penilaian dari Expert Judgement dan masyarakat menunjukkan korelasi yang mirip. Ini berarti persepsi publik terhadap kinerja para menteri cukup sejalan dengan pandangan para ahli yang terdiri dari 120 jurnalis dari 60 lembaga media nasional,” jelasnya.
Kinerja Menurun
Sementara itu, Peneliti CELIOS lainnya, Galau D. Muhammad, menyoroti adanya penurunan signifikan dalam kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran jika dibandingkan dengan 100 hari pertama masa jabatan.
Ia menilai tren penurunan ini merupakan alarm serius yang menandakan perlunya langkah korektif.
“Temuan kami menunjukkan penurunan kinerja yang cukup tajam sepanjang tahun pertama. Publik kini menuntut Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi total, termasuk memotong nomenklatur kabinet yang dinilai tidak efisien,” tegas Galau.
Hasil survei juga menyingkap persoalan mendasar yang masih membayangi pemerintahan, terutama di sektor ekonomi.
Menurut Galau, publik menilai bahwa isu penciptaan lapangan kerja (23,5 persen) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (22,4 persen) masih menjadi dua persoalan paling mendesak.
“Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum mampu menjawab akar ketimpangan ekonomi yang semakin melebar. Akses terhadap pekerjaan layak, stabilitas harga, dan perlindungan sosial masih timpang, terutama di kalangan menengah ke bawah,” ujar Galau.
Ia menambahkan, kegagalan memperkuat fondasi ekonomi rakyat justru memperdalam jurang kesenjangan sosial dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan nasional.
Metodologi Survei
Sebagai informasi, laporan CELIOS ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu survei expert judgement dan survei publik.
Penelitian dilakukan sepanjang September hingga 13 Oktober 2025. Survei expert judgement melibatkan 120 jurnalis dari 60 media nasional, sementara survei publik menjaring 1.338 responden dari berbagai wilayah Indonesia.
Kombinasi dua pendekatan ini membuat hasil survei CELIOS dinilai komprehensif dan kredibel, sekaligus menjadi tolok ukur penting bagi publik untuk menilai efektivitas kinerja kabinet dalam setahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
