PARBOABOA, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Sidang ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi sekaligus mempercepat penanganan dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera.
Fokus utama pembahasan diarahkan pada pendataan kerusakan rumah, kesiapan pembangunan hunian, serta langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara terintegrasi.
Dalam forum tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan laporan rinci terkait kondisi terkini di lapangan.
Berdasarkan data per Minggu, 14 Desember 2025 pukul 17.00 WIB, tercatat jumlah rumah terdampak bencana di Aceh mencapai 100.569 unit, yang terdiri atas kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga hanyut.
Sementara itu, di Sumatera Utara terdapat 29.766 unit rumah terdampak, dan di Sumatera Barat sebanyak 9.150 unit.
“Jadi total Bapak Presiden yang ringan, sedang, rusak, berat, dan hanyut total 139.485, data per hari Minggu 14 Desember 2025 jam 5 sore,” ungkap Menteri PKP di hadapan Presiden dan jajaran kabinet.
Meski status penanganan masih berada dalam fase tanggap darurat, Kementerian PKP telah bergerak cepat melakukan survei lokasi sebagai langkah awal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, sesuai arahan Presiden Prabowo.
Survei tersebut melibatkan sinergi lintas lembaga, termasuk TNI, Polri, BNPB, serta pemerintah daerah.
“Sudah ada 30 lokasi yang kami survei Pak, 30 lokasi di Aceh yang kalau boleh segera dalam proses tadi yang Bapak sampaikan, kalau bisa prosesnya bisa cepat sehingga bisa kita pilih mana yang bisa jalan, Pak,” jelas Maruarar Sirait.
Selain Aceh, survei juga dilakukan di berbagai wilayah lain. Di Sumatera Utara, lokasi survei mencakup Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Adapun di Sumatera Barat, survei dilakukan di Kota Padang, Tanah Datar, Padang Panjang, Kabupaten Agam, serta Pesisir Selatan.
Hasil survei ini menjadi dasar penentuan lokasi pembangunan hunian sementara dan hunian tetap.
Menteri PKP juga melaporkan kesiapan pembangunan hunian tetap melalui berbagai skema, termasuk pemanfaatan RISHA (rumah instan sederhana sehat) serta dukungan industri nasional dan pendanaan non-APBN.
“Saya laporkan sama Bapak, 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf Pak, tadi malam ada tambah 500, tadi pagi 100 jadi terkumpul untuk 2.600 Pak. Dan siap untuk mulai bulan ini,” ujarnya.
Menutup laporannya, Maruarar Sirait meminta arahan Presiden terkait koordinasi lintas kementerian, khususnya menyangkut kepastian status lahan dan dukungan infrastruktur dasar.
“Kalau boleh kami bisa rapat dulu sekali Pak, supaya ada dari hukum, Menteri Hukum bisa status tanahnya, dengan Menteri PU, Perhubungan, BNPB supaya kita bisa jalan minggu ini sudah mulai membangun,” pungkasnya.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa situasi secara umum masih terkendali dan terus dimonitor langsung oleh pemerintah pusat.
“Jadi situasi terkendali, saya monitor terus dan kita sudah merencanakan, segera akan kita bentuk, apakah kita namakan Badan atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi,” ujar Presiden.
Presiden memastikan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak segera dimulai.
“Saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, mungkin mulai hari minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung saja jadi rumah tetap,” ungkapnya.
Dari sisi pendanaan, Presiden menegaskan bahwa anggaran telah disiapkan melalui APBN berkat kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah.
“Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang,” tegas Presiden.
Selain itu, pemerintah pusat telah menyalurkan dana operasional langsung kepada daerah terdampak.
“Semua gubernur yang terdampak, langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis 20 miliar (rupiah)… semua bupati wali kota di 52 kabupaten kota yang terdampak, langsung saya kirim 4 miliar rupiah. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten,” kata Presiden.
Dukungan juga diperkuat dengan pengerahan logistik dan alat berat. “1.000 alat berat sudah dikirim… 50 jembatan bailey sedang kita kerjakan, 7 tadi sudah jadi,” ujar Presiden, seraya menegaskan bahwa pemulihan membutuhkan waktu dan kehati-hatian.
“Mungkin 2–3 bulan aktivitas akan benar-benar normal,” pungkasnya.
