PARBOABOA, Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana besar yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah dilakukan dalam skala nasional sejak hari pertama kejadian.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk meluruskan berbagai perbincangan publik yang masih mempertanyakan belum ditetapkannya status bencana nasional oleh pemerintah pusat.
Menurut Teddy, fokus utama pemerintah sejak awal bukanlah pada penetapan status administratif semata, melainkan pada kecepatan dan skala penanganan di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa bencana yang terjadi pada 26 November 2025 tersebut berdampak luas dan serius di tiga provinsi sekaligus, sehingga sejak hari pertama pemerintah pusat langsung turun tangan secara menyeluruh.
“Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Bencana ini ada di tiga provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi, mungkin satu dua minggu ini, semua fokusnya hanya ke Aceh. Sejak hari pertama, tanggal 26 (November), pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini,” kata Teddy dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatera di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat,(19/12/2025).
Ia menegaskan, sejak banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah-wilayah tersebut, seluruh kekuatan nasional langsung dikerahkan.
Pemerintah pusat, kata Teddy, tidak menunggu lama untuk bergerak. Berbagai unsur dikerahkan secara simultan, mulai dari aparat keamanan, tim penyelamat, hingga relawan kemanusiaan.
Dalam paparannya, Teddy merinci bahwa lebih dari 50 ribu personel gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, serta relawan telah diterjunkan ke wilayah terdampak di tiga provinsi.
Bahkan, pada pekan pertama pascabencana, sebanyak 26 ribu personel TNI Angkatan Darat sudah berada langsung di lokasi untuk membantu evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan awal.
Selain pengerahan personel, Teddy juga membantah anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa anggaran penanganan bencana tidak dapat berasal dari pemerintah pusat selama status bencana nasional belum ditetapkan.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pemulihan wilayah terdampak.
Menurut Teddy, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran hingga Rp60 triliun secara bertahap. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak, perbaikan fasilitas gedung pemerintah daerah, hingga kantor kecamatan yang rusak akibat banjir dan tanah longsor.
“Juga langsung seluruh 52 bupati, wali kota itu, diberikan uang cash di hari itu. Bila ada kebutuhan lain, tinggal sampaikan, pasti dikasih juga. Dan tentunya, bantuan dari segala macam sudah masuk ke kabupaten itu,” kata Seskab.
Dukungan pemerintah pusat tidak berhenti pada aspek anggaran dan personel. Teddy menyampaikan bahwa lebih dari 100 unit armada transportasi, baik kapal laut, pesawat, maupun helikopter, telah dikerahkan untuk memastikan distribusi logistik dapat menjangkau daerah-daerah yang terisolasi.
Upaya ini menjadi sangat penting mengingat banyak wilayah terdampak yang akses daratnya terputus.
Sejalan dengan itu, sekitar 1.000 unit alat berat dari Kementerian Pekerjaan Umum didatangkan dari berbagai daerah ke lokasi bencana. Alat-alat berat tersebut digunakan untuk membuka akses jalan, membersihkan material longsor, serta mempercepat proses evakuasi dan pemulihan infrastruktur vital.
Teddy mengakui bahwa pemulihan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara instan. Banyak jembatan dan ruas jalan yang rusak parah atau terputus akibat derasnya banjir dan longsor.
Namun, ia menegaskan bahwa perbaikan dilakukan secara bertahap dan terukur hingga konektivitas antarwilayah kembali pulih.
“Jembatan sudah langsung dibuktikan, satu minggu, tujuh sampai sepuluh (hari), jadi. Itu yang kerja, bukan satu dua orang. Semua warga di situ kerja. Dan itulah, dukung semuanya, kita saling dukung di sini,” kata Teddy.
Di akhir pernyataannya, Teddy mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang berada di luar wilayah terdampak, untuk terus bergotong royong dan memberikan dukungan.
Ia juga mendorong masyarakat agar tidak ragu menyampaikan informasi apabila terdapat bantuan logistik yang belum sampai ke lokasi bencana, baik melalui TNI, Polri, Basarnas, maupun BNPB, agar dapat segera ditindaklanjuti.
