PARBOABOA, Jakarta – Keputusan mengejutkan datang dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.
Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menyatakan mundur dari jabatannya sebagai anggota legislatif setelah terseret kontroversi terkait ucapannya dalam sebuah podcast yang menuai reaksi publik.
Pengumuman pengunduran diri itu disampaikan Saraswati melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (10/9/2025).
Dalam pernyataan terbuka tersebut, ia mengaku merasa bersalah dan menyesali perkataan yang sempat dilontarkan enam bulan lalu.
“Sekitar dua minggu sebelum 17 Agustus lalu, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan pada 28 Februari 2025, kemudian dipotong dan dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat,” ujar Saraswati.
Ia menegaskan potongan video yang beredar tidak sepenuhnya menggambarkan konteks pembicaraan aslinya, namun tetap mengakui bahwa perkataannya telah menyinggung banyak pihak.
Saraswati mengisahkan bahwa potongan pernyataan berdurasi lebih dari dua menit itu kemudian diringkas menjadi beberapa kalimat yang memantik amarah publik.
Ia menolak tuduhan bahwa dirinya meremehkan perjuangan anak muda dalam membangun usaha di tengah tantangan ekonomi, meski menyadari bahwa penjelasannya telah menyinggung perasaan sebagian masyarakat.
“Tidak ada maksud saya untuk merendahkan atau mengabaikan perjuangan generasi muda yang sedang berusaha menghadapi berbagai kesulitan. Kesalahan sepenuhnya ada pada saya,” katanya tulus.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat.
Sebagai sosok yang lahir dalam keluarga dengan pengaruh besar di politik dan bisnis, Saraswati mengakui dirinya memiliki privilege yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak orang.
Kesadaran itu yang mendorongnya untuk mengambil langkah tegas dengan mengundurkan diri dari kursi parlemen.
Dalam unggahannya, Saraswati menyatakan secara resmi melepaskan jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus anggota Fraksi Partai Gerindra.
Meski begitu, ia masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen.
“Saya berharap masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan pembahasan RUU Kepariwisataan yang saat ini sedang menjadi fokus Komisi VII,” ungkapnya.
Saraswati juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat di daerah pemilihannya yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
Ia menegaskan bahwa perjuangannya untuk masyarakat tidak berhenti meski sudah tidak lagi duduk di kursi legislatif.
Di luar parlemen, Saraswati berjanji tetap melanjutkan advokasi yang selama ini menjadi fokus perhatiannya.
Ia menyinggung soal isu perdagangan manusia, pengelolaan sampah berkelanjutan, krisis iklim, energi terbarukan, hingga pemberdayaan anak muda dan perempuan.
Ia juga memastikan dana aspirasi yang masih tersisa di rekening khusus daerah pemilihannya akan digunakan sepenuhnya untuk program nyata.
Mulai dari pemberian bantuan alat kesehatan, pelatihan kewirausahaan, hingga dukungan pemberdayaan anak muda akan terus dilakukan hingga dana itu habis.
“Saya tetap berkomitmen melanjutkan perjuangan ini, melalui organisasi yang saya pimpin maupun yang sedang saya rintis,” tegasnya.
Respons Fraksi Gerindra
Menanggapi keputusan itu, Fraksi Partai Gerindra langsung menonaktifkan Saraswati dari keanggotaannya di DPR.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa pihaknya menghormati langkah yang diambil keponakan Presiden Prabowo tersebut.
“Seluruh proses administratif pengunduran diri akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan koordinasi bersama DPP Partai Gerindra,” kata Bambang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Ia menambahkan, Fraksi Gerindra akan memastikan semua prosedur berjalan sesuai aturan, sambil menegaskan bahwa partai tetap konsisten menjaga komitmen kelembagaan.
“Sambil menunggu proses itu, Saudari Sara kami nyatakan nonaktif dari DPR,” ujarnya.
Keputusan mundurnya Rahayu Saraswati menjadi salah satu momen penting di tengah dinamika politik nasional.
Ia memilih menanggung konsekuensi ucapan yang menimbulkan kontroversi, sekaligus berjanji melanjutkan pengabdian melalui jalur non-parlemen.
