PARBOABOA, Jakarta - Kasus pencabutan kartu identitas peliputan khusus Istana milik jurnalis CNN Indonesia TV, Diana Valencia, berujung pada permintaan maaf pihak Istana.
Peristiwa itu bermula pada Sabtu (27/9/2025), ketika Diana melontarkan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo dalam sesi wawancara cegatan sepulangnya dari Sidang Umum PBB di New York.
Pertanyaan tersebut dianggap keluar dari konteks agenda, sehingga Biro Pers Media Istana (BPMI) sempat menarik ID khusus Istana yang digunakan Diana.
Keputusan itu segera memicu gelombang kritik dari organisasi pers. Dua hari kemudian, pada Senin (29/9/2025), pihak Istana memulihkan kembali hak akses Diana.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Istana, Muhammad Yusuf Permana, menegaskan bahwa yang dicabut bukan identitas profesional Diana sebagai jurnalis, melainkan kartu khusus yang mengatur akses ke Istana.
Ia juga menyampaikan penyesalan atas tindakan tersebut dan memastikan hal serupa tidak akan terjadi lagi.
Menurut Yusuf, Istana berkomitmen menjunjung tinggi prinsip keterbukaan serta kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999.
Ia menekankan, para jurnalis adalah pilar penting demokrasi yang perlu mendapat ruang bekerja secara kritis dan akuntabel.
Perkuat Hubungan
Terpisah, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menyambut positif pengembalian ID tersebut.
Ia menilai, dialog yang digelar bersama pihak Istana menjadi bukti bahwa komunikasi bisa dibangun dengan baik.
Titin juga menegaskan, pertanyaan yang diajukan Diana soal MBG sepenuhnya relevan dengan kepentingan publik, serta telah dijawab langsung oleh Presiden.
“Bagi kami, itu pertanyaan yang dibutuhkan masyarakat dan justru menunjukkan profesionalitas seorang jurnalis,” ujarnya di Istana, Jakarta, Senin (29/9/1015).
Titin memastikan, Diana tidak mendapat sanksi apapun dari CNN Indonesia karena tindakannya dianggap bagian dari kerja jurnalistik yang sah.
Lebih jauh, Titin menuturkan bahwa Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini, telah menyampaikan permintaan maaf.
Ia berharap kejadian ini menjadi titik balik untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan media, sekaligus menjamin kebebasan wartawan dalam melaksanakan tugasnya.
Diana sendiri menyampaikan apresiasi atas langkah Istana yang akhirnya mengembalikan ID peliputan. Ia berharap pengalamannya menjadi kasus terakhir bagi jurnalis yang bertugas di Istana.
Meski sempat menimbulkan ketegangan, peristiwa ini dinilai menjadi refleksi bersama antara pemerintah, media, dan komunitas pers.
Semua pihak sepakat bahwa kebebasan bertanya, termasuk dalam forum resmi kenegaraan, adalah bagian tak terpisahkan dari tugas jurnalistik dan harus tetap dilindungi.
