PARBOABOA, Jakarta - Dalam upaya mempercepat respons terhadap keluhan dunia usaha dan memangkas birokrasi panjang, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan layanan pengaduan langsung untuk pajak serta bea dan cukai yang dapat diakses melalui nomor pribadinya.
Langkah progresif ini diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha, terutama dalam mengatasi persoalan yang menghambat kelancaran kegiatan ekspor-impor di pelabuhan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana peluncuran layanan pengaduan langsung untuk urusan pajak dan kepabeanan yang terhubung langsung ke nomor pribadinya.
Inisiatif ini muncul setelah banyak pengusaha mengeluhkan beban biaya tinggi akibat berbagai tagihan di pelabuhan yang dinilai menghambat efisiensi logistik.
“Saya akan buka kanal langsung ke menteri, jadi mereka bisa ngadu ke situ,” ujar Purbaya saat meninjau aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (13/10/2025), seperti dikutip dari Antara.
Menkeu menegaskan, dua nomor resmi WhatsApp akan segera disediakan—masing-masing untuk aduan terkait pajak serta bea dan cukai. “Mungkin besok akan saya luncurkan itu,” tambahnya.
Respons Cepat
Langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan respons cepat terhadap keluhan pelaku usaha.
Dengan adanya kanal komunikasi langsung, pengusaha kini dapat menyampaikan persoalan lapangan tanpa harus terjebak dalam rantai birokrasi yang panjang dan berbelit.
Purbaya menegaskan, kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari arahannya dalam kegiatan Jam Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta.
Dalam forum tersebut, ia menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kebijakan yang belum berjalan efektif serta perlunya penguatan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum.
“Pengawasan sangat penting untuk menjaga integritas (Ditjen) Bea Cukai,” tegasnya.
Selain memperkuat sistem pengawasan, Purbaya juga menekankan pentingnya peningkatan dukungan sarana dan prasarana di lingkungan DJBC, terutama di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Dalam sesi dialog, sejumlah pegawai mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi, mulai dari keterbatasan peralatan hingga kendala pengawasan di lapangan.
Menkeu pun memerintahkan agar setiap isu segera diinventarisasi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing unit kerja.
“Tujuan akhirnya adalah memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas, menjaga kelancaran arus barang, melindungi masyarakat, dan mendukung penerimaan negara,” pungkas Purbaya.
